• ppkad.jpg

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan  Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang No 10 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten  Pinrang,  Tugas  Pokok  (Bagian  Pertama  Tugas  Pokok  dan  Fungsi, Pasal  363)  Dinas   Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Asset  Daerah  adalah “Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya”.

Untuk  menyelenggarakan  tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, mempunyai Fungsi sebagai  berikut  (Bagian  Pertama  Tugas  Pokok  dan  Fungsi, Pasal  364) :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah .

3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya .

4. Pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan .

5. Pengelolaan Unit pelaksana Teknis Dinas .

 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Untuk  melakukan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi yang  berwenang  dalam  menangani   Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  Asset Daerah  Kabupaten  Pinrang,  Institusi  ini   memiliki  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja (Bagian  Kedua Susunan Organisasi, Pasal  365)  yang terdiri  dari : 

1. Kepala  Dinas

2. Sekretariat

a.Sub  Bagian  Perencanaan

b.Sub  Bagian  Keuangan

c.Sub  Bagian  Umum

3. Bidang  Pendapatan  Daerah

a.Seksi  Dana  Perimbangan

b.Seksi  PAD

c.Seksi  Lain – lain  Pendapatan  yang  sah

4. Bidang  Asset

a.Seksi  Kebutuhan  dan  Distribusi

b.Seksi  Penilaian

c.Seksi  Penghapusan

5. Bidang  Pembiayaan  ( Pengelolaan  Keuangan ):

a.Seksi Anggaran

b.Seksi Otorisasi dan Verifikasi

c.Seksi Perbendaharaan

6. Bidang   Akuntansi :

a. Seksi  Akuntansi  Penerimaan  dan  Pengeluaran

b. Seksi  Akuntansi  Pelaporan  Keuangan dan  Asset

c. Seksi  Monitoring,  Evaluasi  Keuangan  dan  Asset

 

7. Unit  Pelaksanaan  Teknis ( UPT )

8. Kelompok  Jabatan  Fungsional

 

B.URAIAN TUGAS

Lingkup  kerja  Dinas  yang  memiliki  kewenangan  dalam  mengurusi  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  dari  semua  lini  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  tersebut  (Bagian  Ketiga Uraian  Tugas, Pasal  366 - 391) ,  adalah  sebagai  berikut :

 

Tabel  2.1

Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Dinas  Pendapatan,

Pengelolaan  Keuangan Dan Asset Daerah Kab.  Pinrang

Struktur  Organisasi

Tugas  Pokok  Dan  Fungsi

Kepala  Dinas

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan tugas fungsi sebagimana dimaksud pasal 363 dan 364 serta memimpin Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan menyurat, pendistribusian, perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;

Pengumpulan hasil penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

a

Sub Bagian Perencanaan

 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana operasi dan pemeliharaan kantor serta pembiayaan kantor, menyusun data dan informasi organisasi dan tata laksana Dinas, rencana pelatihan pegawai dan pengembangan SDM di lingkungan Dinas, Menyusun  Program kerja strategis dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan kantor serta pembiayaan kantor

Penyusunan data informasi organisasi dan tata laksana dinas

Penyusunan renacana pelatihan pegawai dan pengembangan SDM di lingkungan dinas.

Penyusunan program kerja strategis dan laporan pelaksanaan kinerja dinas.

B

Sub Bagian Keuangan

 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksankan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

Penyusunan rancanagan anggaran dinas;

Pengelolaan administrasi keuangan dinas;

Pembuatan laporan penggunaan keuangan dinas;

Pelaksanaan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan dinas;

Pemberian usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan dinas;

Pembantuan kegiatan sub dinas dalam administrasi keuangan.

c

Sub Bagian Umum

 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola kegiatan administrasi perkantoran kegiatan surat menyurat, tatausaha perjalanan dinas, melakukan penginvestasian, pembelian, perdistribusian, dan pemeliharaan barang – barang inventaris kantor, menyusun rencana penempatan dan mutasi pegawai di lingkungan dinas, melaksanakan admnistrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian umum mempunyai fungsi :

Pengelolaan kegiatan administrasi perkantoran;

Penatausahaan perjalanan dinas;

Penginventarisasian kepegawaian dinas;

Pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;

Bidang Pendapatan Daerah

 

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerahyang meliputi pendapatan asli daerah dan perimbangan serta lain – lain pendapatan yang sah;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pendapatan daerah mempunyai fungsi :

Penyusunan kebijakan teknis pendapatan;

Penyelenggaraan program dan kegiatan pendapatan;

Pengkoordinasiaan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada seksi dalam lingkungan bidang;

Pelaksanaan penelitian dan pendataan subjek dan objek – objek pajak dan retribusi daerah;

Pelaksanaan pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah;

Pelaksanaan pembinaan peningkatan PAD

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepada seksi dalam lingkungan bidang;

a

Seksi Dana Perimbangan

Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penagihan, pencatatan, penatausahaan dana perimbangan yang berasal dari pusat maupun dari propinsi;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi dana perimbangan mempunyai fungsi :

Pelaksanaan perhitungan besarnya dana perimbangan yang berasal dari pusat dan propinsi;

Penyiapan administrasi penagihan dan pembayaran;

Pelaksanaan pencatatan penatausahaan dan perimbangan;

Pelaksanaan pelaporan realisasi dana perimbangan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

b

Seksi  PAD

 

Seksi PAD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataa, pendaftaran, pemantapan dan pungutan pajak atas revisi data tentang sumber – sumber penerimaan dana lainnya;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi PAD mempunyai fungsi :

Penyusunan bahan rencana perumusan pendapatan asli daerah;

Penyusunan kebijakan tekhnis dalam melakukan pencatatan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;

Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;

Pendifinisian data calon wajib pajak dan retribusi daerah;

Pengumpulan dan pengelolaan data serta pencatatan data objek dan subjek pajak daerah serta mengumpulkan formulir pendataan ( SPPTD / SPTRD ) kepada wajib pajak / retribusi daerah;

Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah;

Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;

Pembuatan dan melayangkan surat keberatan dan surat permohonan banding atas penetapan pajak dan retribusi daerah;

Pengumpulan data sumber pelaporan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

c

Seksi lain – lain Pendapatan yang Sah

 

Seksi lain – lain pendapatan yang sah mempunyai tugas melaksanakan perhitunga, penagihan, pendapatan dan penatausahaan atas sumber lain pendapatan yang sah;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi lain – lain pendapatan yang sah mempunyai fungsi :

Pelaksanaan perhitungan besarnya lain – lain pendapatan yang sah;

Penyiapan dokumen penagihan;

Pelaksanaan pencatatan dan penatausahaan;

Penyiapan laporan realisasi penerimaan;

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang  Asset

Bidang Asset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tekhnis dan menyusun pedoman standarisasi, perencanaan, pengadaan, penghapusan pelelangan inventarisasi dan pengendalian / pengawasan / pengelolaan asset serta pembelian administrasi barang;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang asset mempunyai fungsi :

Penyusunan kebijakan tekhnis pengelolaan asset daerah;

Penyiapan bahan penyusunan tender dan program pengadaan asset dan inventarisasi barang;

Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan asset daerah;

Penyiapan bahan bimbingan dan dan petunjuk tekhnis dalam rangka penyimpanan badan pemeliharaan barang;

Penyiapan bahan bimbingan dan petunjuk tekhnis dalam rangka pembinaan bendahara barang;

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemanfaatan dengan pengelolaan asset daerah;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

a

Seksi Kebutuhan dan Distribusi

 

Seksi Kebutuhan dan Distribusi mempunyai tugas menyusun program rencana kebutuhan barang pemerintah daerah dan melaksanakan pendistribusian;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kebutuhan dan Distribusi mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kebutuhan barang unit ( KBU );

Pembuatan daftar kebutuhan barang (DKB) pemerintah daerah;

Pelaksanaan pendistribusian barang unit kepada masing – masing SKPD;

Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan penyampaian asset daerah;

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan standarisasi harga barang dan jasa;

 

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

b

Seksi  Penilaian

 

Seksi Penilaian mempunya tugas melaksanakan penilaian tehadap pengadaan kebutuhan barang / asset pemerintah daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta melaksanakan sertifikasi aset

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi penilaian mempunyai fungsi :

Perumusan program dan kegiatan dalam bidang investasi dan asset dan penjabaran neraca barang daerah;

Pelaksanaan proses administrasi pencatatan dan pembiayaan barang daerah;

Pelaksanaan koordinasi dengan unit – unit kerja dalam mengevaluasi dan memberikan data laporan barang unit dan mutasi barang unit dalam lingkup Pemda;

Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan – kebijakan tekhnis perubahan status hukum asset daerah;

Pelaksanaan pemanfaatan aset – aset daerah;

Pelaksanaan monitoring ke unit kerja secara berkala tentang pengelolaan inventarisasi barang;

Pemeriksaan dan penilitian semua pengadaan barang/aset;

Pembuatan daftar inventarisasi aset barang;

Pembuatan data dasar neraca barang daerah;

Pelaksanaan perawatan dan pengendalian pemanfaatan asset daerah

Pelaksanaan sensus barang daerah;

Pelaksanaan legal audit aset pemerintah daerah;

Pelaksanaan tugas kedinasan yang diperuntukan oleh pimpinan;

c

Seksi Penghapusan

 

Seksi Penghapusan mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan kebijakan dalam rangka penghapusan aset;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penghapusan mempunyai fungsi :

Pembuatan bahan kebijakan standar penyuluhan dan penghapusan aset pemerintah daerah;

Persiapan adminstrasi dalam rangka penyerahan penghap\usan barang/aset daerah;

Pengecekan / penelitian atas kebenaran usul perbaikan dan penghapusan aset daerah;

Pelaksanaan pengawasan monitoring penghapusan aset barang daerah;

Pelaksanaan tugas kedinasan yang diperuntukan oleh pimpinan;

Bidang Pembiayaan (Pengelolaan Keuangan )

 

Bidang Pembiayaan ( Pengelolaan keuangan ) mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan serta mengkoordinasikan penyusunan program, penyusunan anggaran pokok dan APBD, menatausahan perbendaharaan dan gaji serta membina administrasi pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembiayaan ( pengelolaan keuangan ) mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis penyusunan APBD pokok dan APBD perubahan;

Penyiapan bahan penyusunan rencana program administrasi dibidang anggaran dan pengeluaran;

Penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD )

Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian, pengujian kebenaran pengeluaran melalui Surat Permintaan pembaryaran ( SPP ) dan Surat Perintah Pembayaran ( SPM ) yang diajukan oleh SKPD;

Penyiapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D );

Melakukan penelitian dan verifikasi dan piñata usaha gaji

Melakukan penatausahaan pada Kuasa Bendahara Umum ( BUD )

Menyiapkan bahan pembinaan bimbingan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis adminstrasi keuangan dibidang anggaran, perbendaharaan dan pengeluaran;

Melaksanakan utang piutang dan pinjaman daerah

Mengesahkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

a

Seksi Anggaran

 

Seksi Anggaran mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan pengumpulan bahan penyusunan RAPBD dan perubahan APBD serta Nota Keuangan dan Dokumen Perencanaan di bidang keuangan petunjuk pelaksanaan APBD

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Anggaran mempunyai fungsi :

Penyiapan data / bahan penyusunan Naskah Arah kebijakan Umum (AKU) dan PPAS bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD )

Penyiapan bahan, data dan petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)

Penyiapan bahan / data naskah RAPBD, perubahan APBD dan Nota Keuangan

Pelaksanaan evaluasi terhadap RKA yang disusun oleh SKPD dan mempersiapkan Ketusan Kepala Daerah tentang Pengesahan DPA-SKPD

Penyiapan Keputusan Kepala Daerah untuk menetapkan pejabat pelaksanaan APBD

Penyiapan penyediaan kredit anggaran bagi SKPD melalui pembuatan SPD

Menyiapkan bahan / data dan menyusun laporan rrealisasi penyediaan kredit anggaran secara berkala

Penyiapan bahan dan menyusun Surat Edaran tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan APBD

Penelitian Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pembebanan APBD

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

b

Seksi Otorisasi dan verifikasi

 

Seksi Otorisasi dan Verifikasi mempunyai tugas meneliti dan menguji serta memeriksa terhadap reliasasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan.

 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Otorisasi dan Verifikasi mempunyai fungsi :

Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan data pada dokumen Serta Pertanggung Jawaban ( SPJ ) anggaran yang diajukan oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran masing – masing SKPD

Penelitian dan pemeriksaan bukti – bukti pembelian dan pembayaran

Penelitian dan pemeriksaan bukti – bukti pendapatan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerima serta bukti pernyataan untuk ke KaS Daerah

Pembuatan catatan hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban bendahara ( SPJ fungsional )

Persiapan surat pernyataan / teguran atas keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban ( SPJ ) dan Laporan Keadaan Kas ( LKK )

Persiapan bahan dan melakukan pembuatan tentang pertanggungjawaban keuangan oleh bendaharawan

Pelaksanaan verifikasi penggunaan semua tender / surat berharga pada setiap pembelian benda / surat berharga

Pelaksanaan evaluasi terhadap pengesahan SPJ dan penetapan saldo kas bendaharawan

Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan unit Kerja (SKP) dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

c

Seksi Perbendaharaan

 

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas meneliti dan menguji kebenaran setiap perintah permintaan pembayaran yang membebani APBD dengan membuat SP2D,daftar penguji serta penyelenggaan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan gaji PNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi:

Pemeriksaan dan penelitian serta pengujian kebenaran dan keabsahan surat perintah pembyaran (SPP) dan (SPM) dari perbendaharawan:

Penelitian kebenaran penggunaan anggaran menurut tugas berdasarkan DPA:

Pengelolaan kartu dan daftar sesuai dengan contoh / format yang telah ditetapkan:

Pembuatan laporan realisasi bulanan anggaran kode rekening anggaran:

Persiapan data / bahan dalam rangka pelaksanaan tuntutan gaji rugi dan tuntutan perbendahaan;

Pelaksanaan penatausahaan, memproses bahan data di dokumen yang diperlukan untuk pembagian sumbngan, hibah dan bagi hasil kepada pemerintah desa;

Penelitian dan pendataan gaji dan tunjangan lainnya;

Penelitian daftar tunjangan keluarga (KP-4) yang diiajukan oleh SKPD:

Penelitian surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) yang digunakan oleh SKPD;

Penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) Surat Salinan Bank Pengelola (SSBP), atas pendapatan sisa daftar gaji;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pencatatan dan  melakukan pembinaan kepada bendahara, mengkoordinasikan pengelolaan data penerimaan dan pengeluaran baik secara manual maupun secara elektronis yang berbasis pada system akuntansi serta menyusun laporan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang akuntansi mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan permintaan kebijakan tekhnis penyusunan laporan – laporan perhitungan dan LRA;

Penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk tekhnis dibidang akuntansi;

Pelaksanaan pembayaran kepada bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran;

Penyiapan perangkat lunak ( software) dan jaringan pengelolaan data keuangan;

Pelaksanaan penelitian asas tindakneraca bendahara;

Penyiapan laporan kas;

Penyiapan catatan atas laporan keuangan;

Penyiapan laporan realisasi anggaran persemester dan laporan perhitungan;

Penyiapan bahan pertimbangan dan penyusunan pedoman serta penunjuk tekhnisadministrasi keuangan dibidanga kuntansi;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

a

Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran

 

Seksi Akuntansi Penerimaan Pengeluaran mempunyai tugas menyusun laporan keuangan secara sistematik dan kronologis atau sesuai akuntansi atas APBD.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi akuntansi penerimaandan pengeluaran mempunyai tugas:

Penyelenggaraan tata pembukuan secara sistimatik dan kronologis atau sistem akuntansi APBD.

Penilaian terhadap pelaporan penerimaan pengeluaranuang serta kaitannya dari pada kas daerah;

Penyiapan bahan laporan realisasi APBD perlunya kas dan arus kas.

Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerahpada buku besar atau catatan lainnya, sesuai pada format / contoh yang telah dituliskan dalam penataan Perundang – undangan yang berlaku;

Pelaksanaan pencatatan / pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya administrative;

Pembukuan semua surat ketetapan pajak daerah / retribusi daerah serta penyetoran kedalam kertas perjenis pajak dan retribusi daerah;

Penyiapan bahan dan pelaksaan rekonsiliasi (percocokan) realisasi APBD dan secara berkala melaui jurnal koreksi / penyesuaian;

Penyampaian pembetulan pembukuan kepada bendaharawan peneriamaan / pengeluaran dan pemegang kas daerah bila terjadi kesalahan pembukuan atas laporan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

 

b

 

 

Seksi Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Aset

 

 

Seksi akuntansi Pelaporan Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun laporan keuangan secara sistimatis atas realisasi pendapatan belanja pembiayaan serta aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi Akuntansi Pelaporan keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

Persiapan data / bahan penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang terdiri atas:

Laporan realisasi anggaran

Catatan atas laporan keuangan

Neraca Daerah

Laporan arus kas

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala

Pelaksanaan penjumlahan anggaran dan realisasi yang berasal dari mutasi pendapatan belanja, pembiayaan serta aset daerah;

Pelaksanaan posting ke buku besar terhadap transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta aset dan menyusun neraca saldo;

Pelaksanaan pencatatan terhadap aliran kas meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan serta aktivitas non anggaran;

Pelaksanaan pencatatan dan penatausahaan terhadap akun – akun (perkiraan) pada kas, neraca yang meliputi aktiva, utang dan ekuitas;

Penyelanggaraan penatausahaan penyusunan pemerintah daerah.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c

Seksi Monitoring Evaluasi Keuangan dan Aset

Seksi monitoring, Evaluasi Keuangan dan aset mempunyai tugas melakukan entitas, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan aset daerah melakukan pengembangan dan pemeriksaan aplikasi jaringan sistem informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis pada sistem akuntansi yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Monitoring, Evaluasi Keuangan dan aset mempunyai fungsi:

Penyiapan perangkat lunak dank eras dengan menggunakan jaringan sistem inforamasi setiap SKPD;

Penyiapan bahan petunjuk tekhnis cara pengoperasian jaringan aplikasi;

Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian tekhnis, pengawasan atas kegiatan pengelolaan  keuangan dan aset daerah.

Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian yekhnis dan pengawasan intern dan ekstern dalam menunjang peningkatan pengelolaan keuangan;

Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian tekhnis penyusunan perundang – undangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7

Unit  Pelaksana  Tekhnis (UPT)

Tugas Pokok : Unit Pelaksana Tekhnis bertugas sebagai perpanjangan tangan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam membina dan mengurus pada semua jenjang yang ada di wilayah kecamatan

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 388, unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:

1.         Membantu Kepala Dinas melaksanakan perencanaan program pembinaan kegiatan pada semua jenjang dalam wilayah kecamatan berkoordinasi sesuai tugas kepala bidang masing – masing;

2.         Membantu Kepala Dinas melaksanakan pelayanan langsung pada semua jenjang sesuai tugas koordinasi dengan kepala bidang masing – masing dan camat;

 

3.         Membantu Kepala Dinas melaksanakan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pada semua jemjang wilayah kecamatan dan berkoordinasi kepada kepala bidang masing – masing sesuai tugasnya;

4          UPT bertanggung jawab lagsung kepada kepala dinas dan tetap berkoordinasi kapada kepala bidang masing – masing.

a

Sub Bagian Tata Usaha

 

Melaksanakan surat menyurat dan pendistribusian perlengkapan kantor dan urusan umum.

Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan dan pemeliharaan kantor UPT dinas.

Melaksanakan pengelolaan administrasi.

Mengumpulkan hasil penyusunan  rencana dan pelaporan;

Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang kepala urusanyang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPT dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

Setiap kelompok jabatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.

Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan dengan keputusan bupati.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Gallery

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • FOTO FAJAR 01.JPG (18).JPG

Link Terkait

Alternative flash content

Requirements