• ppkad.jpg

Proses Tindak Lanjut Pengajuan Hibah

Proses Tindak Lanjut Pengajuan Hibah

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi permohonan tertulis. SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah. Untuk melakukan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud, Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi. Untuk meyakinkan kelayakan Permohonan Hibah, Tim Evaluasi SKPD dapat  melakukan penelitian / atau peninjauan lapangan. HasiI evaluasi permohonan Hibah dituangkan dalam berita acara. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan daerah. Hasil pertimbangan TAPD dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNPH). TPAD melaporkan hasil pertimbangan beserta daftar Nominatif Calon Penerima Hibah kepada Bupati. Berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD, Bupati menetapkan persetujuan atau menolak Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah.

SKPD terkait melakukan evaluasi permohonan hibah sesuai bidangnya, menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Asisten melalui Bagian terkait pada Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan SKPD terkait sesuai bidangnya. Evaluasi permohonan hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :

  1. a.Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  2. b.Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
  3. c.Urusan Pekerjaan Umum bidang Jalan dan Jembatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
  4. d.Urusan pekerjaan umum bidang irigasi dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
  5. e.Urusan Permukiman, Perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
  6. f.Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup;
  7. g.Urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan;
  8. h.Urusan sosial dan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setda dan Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata;
  9. i.Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
  10. j.Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  11. k.Urusan Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata;
  12. l.Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  13. m.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, dilaksanakan oleh Kantor Kesbang, PolitikLinmas;
  14. n.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dan Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan serta BPM-PD;
  1. o.Urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
    1. p.Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan;
    2. q.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oteh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    3. r.Urusan Perpustakaan dilaksanakan oteh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
    4. s.Urusan Pertanian dan Perternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perternakan;
    5. t.Urusan Kehutanan dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan:
    6. u.Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
    7. v.Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    8. w.Urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral.

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan permohonan pencairan dari calon penerima hibah, dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk masing-masing penerima hibah. Bupati memberi wewenang kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD untuk membuat dan menandatangani NPHD dengan penerima hibah. Pencairan/penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

NPHD sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

  1. a.Pemberi dan penerima hibah;
  2. b.Tujuan pemberian hibah;
  3. c.Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  4. d.Tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah;
  5. e.Tata cara pelaporan hibah
  6. f.Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah dan
  7. g.Sanksi.

 

Dalam hal terdapat usulan perubahan lingkup kegiatan dan alokasi biaya sebagaimana telah ditetapkan dalam NPHD, penerima hibah dapat mengajukan perubahan NPHD disertai alasan perubahannya kepada Bupati. Usulan perubahan hanya dapat disetujui apabila tidak menambah jumlah besaran hibah dan tujuan penggunaan hibah. Bupati menerbitkan persetujuan perubahan setelah mendapat pertimbangan dari TPAD dan SKPD terkait. Persetujuan Bupati menjadi dasar perubahan NPHD dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHD sebelum perubahan yang bersangkutan.

Pencairan hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan/atau diberikan secara bertahap. Belanja hibah disalurkan langsung ke rekening penerima hibah melalui Rekening Kas Umum Daerah. Dalam hal pencairan hibah dilakukan secara bertahap, maka pencairan tahap berikutnya setelah penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Bendahara SKPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)     berdasarkan DPA/DPPA-PPKD. Penerbitan SPP-LS dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi sebagai berikut :

  1. a.Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya :
    1. 1.Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan Rincian Rencana Penggunaan Hibah;
    2. 2.Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
    3. 3.Photo copy Kartu Identitas (KTP) Pimpinan Instansi penerima Hibah;
    4. 4.Photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah;
    5. 5.Kwitansi rangkap 4 (empat) kwitansi asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap oleh penerima hibah;
    6. 6.Surat pernyataan Tanggung jawab, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit.

 

  1. b.Perusahaan Daerah;
    1. 1.Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah
    2. 2.Naskah perjanjian hibah daerah;
    3. 3.Photo copy kartu Identitas (KTP) Pimpinan perusahaan penerima hibah;
    4. 4.Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan daerah.
    5. 5.Kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap oleh penerima hibah;
    6. 6.Surat pernyataan tanggung jawab, fakta integritas, dan surat pernyataan bersedia di Audit

 

Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menerbitkan SPM-LS sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal SPM-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya SPM-LS diajukan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D-LS sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bupati.

SKPD melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA-SKPD/DPPA- SKPD sesuai    Peraturan Perundang-Undangan. SKPD mencatat barang/jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Penyerahan hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh kepala SKPD kepada penerima hibah.

Penyerahan hibah berupa barang/jasa dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut :

  1. a.Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya :
    1. 1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) Berita Acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap instansi penerima hibah;
    2. 2.Naskah perjanjian hibah Daerah;
    3. 3.Photo copy Kartu Identitas (KTP) Pimpinan instansi penerima hibah;
    4. 4.Surat pernyataan tanggung jawab, Fakta Integritas, dan Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

 

  1. b.Hibah untuk Perusahaan Daerah :
    1. 1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) Berita Acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap perusahaan daerah serta mencantumkan nama lengkap Direksi/sebutan lain pimpinan perusahaan;
    2. 2.Naskah perjanjian hibah Daerah;
    3. 3.Photo copy Kartu Identitas (KTP) direksi/sebutan lain pimpinan perusahaan;
    4. 4.Surat pernyataan tanggung jawab, Fakta Integritas, dan Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

 

  1. c.Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan :
    1. 1.Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) Berita Acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap perusahaan daerah serta mencantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi;
    2. 2.Naskah perjanjian hibah Daerah;
    3. 3.Photo copy Kartu Identitas (KTP) ketua/pimpinan lembaga/organisasi;
    4. 4.Surat pernyataan tanggung jawab, Fakta Integritas, dan Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Gallery

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • FOTO FAJAR 01.JPG (18).JPG

Link Terkait

Alternative flash content

Requirements